Home »

 
 

Sejarah

 
 

Sejarah Singkat

Dasar Hukum Pembentukan

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
  3. Undang_undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188).
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20074 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah Kota Bima;
  10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4);
  11. Peraturan Walikota Bima Nomor 201 Tahun 2004 tentang Penetapan mekanisme pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu Kota Bima.
  12. Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu;
  13. Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima;
  14. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima.

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima dibentuk berdasarkan  Peraturan  Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maksud pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah  dalam  rangka  mendorong  terciptanya  iklim  usaha yang kondusif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyelenggaraan pelayanan  perizinan dan non perizinan  yang efektif dan efisien dapat dilaksanakan secara baik dan prima, sehingga dapat memberikan   kemudahan   pelayanan   perizinan   kepada masyarakat. Sesuai dengan prinsip Pelayanan Prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses masyarakat, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tujuan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bima adalah meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan. Dengan demikian, aparat pelayanan sebagai penyedia layanan harus memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima. Selanjutnya aparatur yang berkualitas akan meningkatkan citra aparatur pemerintah di mata masyarakat.

Sasaran   yang   hendak   dicapai   adalah   dapat   terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat dan terjangkau serta dapat meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik

Terbentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Bima. Diawali dengan pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPT-PSP). Berdasarkan peraturan Walikota Bima Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Bima, selang setahun untuk melengkapi nomen kelatur perangkat Daerah maka terbitlah Perda Nomor 04 Tahun 2004, tentang Perubahan atas peraturan daerah Kota Bima Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah Kota Bima.

Kurun waktu penyelenggaraan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu maka terbitlah surat keputusan Walikota Bima Nomor 201 Tahun 2004 tentang Penetapan mekanisme pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu Kota Bima. Dilimpahkan 8 jenis perizinan yang diproses di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima

Adapun 8 (delapan ) jenis izin sebagai berikut :

  1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  3. Tanda Daftar Industri (TDI)
  4. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  5. Surat Izin Gangguan (HO)
  6. Surat Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (SIPBBMT)
  7. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
  8. Surat Izin Usaha Menempati Kios (SIUMK)

Sedangkan izin-izin yang lain masih ditangani pada SKPD terkait. Untuk lebih mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan kedudukan, Tugas pokok dan fungsi lembaga teknis Daerah Kota Bima. Dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.dalam upaya peningkatan pelayanan publik pada sektor perizinan seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat akan adanya penataan regulasi untuk memudahkan akses pelayanan pada masyarakat, sehingga dapat efektif dan efisien penyelenggaraan pelayanan perizinan, maka terbitlah Peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dalam peraturan Walikota tersebut, tertuang SOP Pelayanan perizinan disamping penyelenggaraan pelayanan 8 (delapan) jenis perizinan termaksuk pendelegasian pelimpahan untuk menanda tangani 8 (delapan) jenis perizinan.

Disamping peraturan tersebut diatas terbit pula peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

Pada Tahun 2014 ada penambahan pelimpahan 64 (Enam Puluh Empat) jenis perizinan sehingga Pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bima menjadi 72 (Tujuh Puluh Dua) jenis perizinan yang dilayani yaitu dengan diterbitkan nya peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai landasan dasar untuk pelimpahan 72(Tujuh Puluh Dua) jenis perizinan.

Dengan Peraturan Walikota tersebut pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan kepada kepala KPPTSP dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu meliputi :

  • Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, yaitu ;

a. Izin Gangguan (HO)

b. Surat Izin Menempati Kios (SIMK)

c. Izin Pangkalan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT)

d. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

g. Tanda Daftar Industri (TDI)

h. Tanda Daftar Gudang (TDG)

 

  • Bidang Kesehatan, yaitu ;

a. Izin Usaha Apotik

b. Izin Usaha Optikal

c. Izin Usaha Toko Obat

d. Izin Usaha Laboratorium Swasta

e. Izin Praktek Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Umum)

f. Izin Praktek Bidan

g. Izin Praktek Perawat

h. Izin Praktek Radiografer

i. Izin Praktek Pengobatan Tradisional

j. Izin Kerja Perawat Gigi

k. Izin Usaha Klinik Rawat Inap

 

  • Bidang Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, yaitu :

a. Surat Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)

b. Surat Izin Juru Bor (SIJB)

c. Surat Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SIUJPTL)

 

  • Bidang Umum, yaitu ;

a. Izin Penggunaan Lapangan Merdeka/Serasuba & Lapangan Pahlawan

b. Izin Penggunaan Aula Pertemuan

c. Izin Penggunaan Convention Hall (Paruga Nae)

 

  • Bidang Tata Kota dan Perumahan, yaitu ;

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b. Pengesahan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

 

  • Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan, yaitu :

a. Tanda Daftar Usaha (TDU) Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

b. Izin Usaha (IU) Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

c. Izin Pelaksanaan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak

d. Izin Usaha Bidang Peternakan

 

  •  Bidang Perhubungan Komunikasi & Informatika, yaitu :

a. Izin Trayek

b. Kartu Pengawas

c. Izin Insidentil

d. Izin Penutupan Jalan

 

  •  Bidang Lingkungan Hidup, yaitu ;

a. Izin Lingkungan Hidup

b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3

c. Izin Pembuangan Limbah Cair B3

 

  • Bidang Pariwisata,  yaitu ;

a. Izin Usaha Daya Tarik Wisata

b. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata

c. Izin Usaha Makanan dan Minuman

d. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

e. Izin Penyediaan Akomodasi

f. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

g. Izin Usaha Jasa Pramuwisata

h. Izin Usaha Jasa Tirta

i. Izin Usaha Santer Par Aqua (SPA)

j. Surat Tanda Izin Usaha Pariwisata (STIUP)

 

  • Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu ;

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

c. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

 

  • Bidang Pendidikan dan Olah Raga, yaitu :

a. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)

b. Izin Pendirian Sekolah Swasta

 

  • Bidang Sosial dan Tenaga Kerja, yaitu :

a. Izin Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)

 

  • Bappeda, yaitu :

a. Izin Penelitian

b. Pendaftaran Penanaman Modal

c. Izin Prinsip Penanaman Modal

d. Izin Perubahan Penanaman Modal