Home »

 
 

Tupoksi

 
 

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88); serta Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

  1. TUGAS

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

  1. FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi  sebagai berikut :

  1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Sekretaris

  1. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program, penyusunan laporan dan evaluasi;
b. Pengelolaan urusan keuangan;
c. Pengelolaan barang inventaris milik/kekayaan daerah dan negara dilingkungan dinas;
d. Pengelolaan urusan ASN;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

 

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik daerah/negara.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

 

a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan, dan kebersihan;
e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/negara;
f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, disiplin pegawai, dan evaluasi kinerja pegawai;
g. Penyusunan laporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian, dan ;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

  1. Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran sub bagian perencanaan dan keuangan;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan keuangan;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan keuangan di bidang penanaman modal dan perizinan;
d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang penanaman modal dan perizinan;
e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
f. Pengumpulan, pengolahandan penyajian data dan statistik di bidang penanaman modal dan perizinan;
g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kepegawaian;
h. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan;
i. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; dan

Kepala Bidang Penanaman Modal

  1. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :
  3. Merencanakan Operasional Penyusunan program kerja dibidang penanaman modal daerah;
  4. Merencanakan Operasional Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penanaman modal daerah;
  5. Memberi petunjuk Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan investasi;
  6. Memberi petunjuk Perumusan bidang usaha yang tertutup atau yang terbuka dengan persyaratan tertentu;
  7. Mengatur Pemetaan investasi daerah terkait dengan SDM dan UMKM serta usaha besar;
  8. Mengatur Perumusan usulan bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi;
  9. Mengatur Perumusan usulan dan pemberian insentif diluar fiskal dan non fiskal;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan penanaman modal;
  11. Membagi tugas Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  12. Mengatur Fasilitasi kerja sama dunia usaha dibidang penanaman modal ditingkat kota;
  13. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penanaman modal; dan
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Potensi dan Promosi

  1. Seksi potensi dan promosi melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal dalam penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang potensi dan promosi;
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai mana tugas dan fungsi seksipotensi dan promosi sebagai berikut :
  3. Merencanakan kegiatan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
  4. Membimbing bawahan dalam Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
  5. Menyusun formasi perkembangan Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi;
  6. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan promosi investasi, baik melalaui media cetak, elektronik dan pameran.
  7. Mengumpulkan dan mengolah data Pelaksanaan kegiatan promosi investasi, baik melalaui media cetak, elektronik dan pameran.
  8. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
  9. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
  10. Mengevaluasi hasil pelaksanan kegiatan promosi investasi;
  11. Mengevaluasi Pelaksanaan penyuluhan dibidang penanaman modal;
  12. Mengevaluasi kajian potensi dan pemasaran penanaman modal;
  13. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
  14. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Seksi Kerjasama

  1. Seksi kerja sama melaksanakan tugas membantu kepala bidang penanaman modal melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama.
  2. Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana tugas dan fungsi seksi kerja sama sebagai berikut :
  3. Merencanakan kegiatan Perumusan kebijakan teknis kerja sama penanaman modal daerah;
  4. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka Pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;
  5. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
  6. Mengumpulkan dan mengolah data guna Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
  7. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal antara daerah, regional dan internasional;
  8. Mengevaluasian hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama penanaman modal daerah;
  9. Melaporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang kerja sama; dan

Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

          Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan

  1. Melaksanakan pelayanan informasi, pengaduan, dan inovasi pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Untuk menyelanggaraka tugas sebagaiaman dimaksu sebagai berikut :
  3. Merencanakan operasional Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
  4. Membagi tugas Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
  5. Memberi petunjuk Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan serta inovasi pelayanan;
  6. Merencanakan operasional Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  7. Memberi petunjuk Pelaksanaan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  8. Merencanakan operasional Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap mutu layanan perizinan dan non perizinan;
  9. Menyusun Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
  10. Mengevaluasi hasil Perumusan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif;
  11. Merencanakan operasional Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
  12. Melakukan Penyusunan dan pengembangan kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
  13. Mengevaluasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Kepala Seksi Layanan Informasi dan pengaduan

 Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang Layanan Informasi dan Pengaduan.

  1. Untuk meyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
  2. Mengumpulkan dan mengolah data pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  3. Menyusun formasi perkembangan Penyelenggaraan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  4. Mengevaluasi hasil Penyiapan bahan kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  5. Memeriksa hasil Pendokumentasian dan pengarsipan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. Membagi tugas Penyelenggaraan layanan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
  7. Membimbing bawahan dalam Pelaksanaan analisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  8. Menyusun formasi perkembangan Perumusan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelengaaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  9. Merencanakan kegiatan Pengkoordinasian penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  10. Melaporkan hasil kegiatan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  11. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tindak lanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  12. Membagi tugas dalam Pelaksanaan monitoring dan evaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  13. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan

  1. Membantu Kepala Bidang Informasi Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan dalam bidang Kebijakan dan Inovasi Pelayanan.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud sebagai mana dimaksud sebagai berikut :
  3. Merencanakan kegiatan penyusunan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat;
  4. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan Penyusunan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  5. Menyusun formasi perkembangan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;
  6. Menyusun formasi perkembangan Penyiapan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
  7. Mengevaluasi hasil kegiatan Pelaksanaan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan non perizinan serta model atau tata cara penyuluhan terhadap masyarakat;
  8. Mengumpulkan dan mengolah data bahan pelaporan yang meliputi pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP) dan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada bawahan;
  9. Membagi tugas Penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal kepada bawahan;
  10. Membimbing bawahan dalam Pemeliharaan sistem informasi dan jaringan penanaman modal;
  11. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

  1. Bidang pelayanan perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan perizinan.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaiaman dimaksud, sebagai berikut:
  3. Merencanakan operasional Penyusunan program kerja dibidang pelayanan perizinan;
  4. Merencanakan operasional Penyusunan petunjuk teknis pelayanan perizinan;
  5. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan;
  6. Merencanakan operasional Perumusan kebijakan teknis operasional pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
  7. Memberi petunjuk pelaksanaan PTSP berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota;
  8. Memberi petunjuk usulan persetujuan fasilitasi fiskal yang menjadi kewenanagn kota;
  9. Mengatur pedoman dan tata cara pengembangan sistem;
  10. Menyelia permohonan izin dan non izin;
  11. Memberi petunjuk Pelayanan umum kepada dunia usaha mengenai perizinan yang diperlukan;
  12. Mengatur Sosialisasi kebijkaan terkait dengan pelayanan perizinan berkoordinasi dengan sekretariat;
  13. Memberi petunjuk Pengembangan pelayanan perizinan melalui sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE); dan
  14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

                   Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

  1. Seksi pelayanan perizinan usaha melaksanakan tugas membantu kepala Bidang pelayanan perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan usaha;
  2. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  3. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan usaha;
  4. Membimbing bawahan dalam melakukan identifikasi jenis perizinan usaha;
  5. Membagi tugas Pengelolaan data perizinan usaha kepada bawahan;
  6. Menyelia pelaksanaan Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
  7. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan – persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan usaha;
  8. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha;
  9. Merencanakan kegiatan Peneliltian lapangan dan teknis perizinan bidang usaha dengan tim teknis;
  10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
  11. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  12. Merencanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan perizinan usaha;
  13. Membimbing bawahan dalam Pengembagan kapasitas sumber daya manusia dibidang perizinan usaha; dan
  14. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala seksi pelayanan perizinan Non usaha

  1. Seksi pelayanan perizinan Non usaha mempunyai tigas melaksankaan tugas membantu kepala Bidang perizinan dalam melaksanakan pelayanan perizinan non usaha.
  2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sebaga berikut :
  3. Merencanakan kegiatan Penyusunan petunjuk teknis pelayanan administrasi dokumen perizinan non usaha;
  4. Membimbing bawahan dalam melakukan Identifikasi jenis pelayanan perizinan non usaha;
  5. Membagi tugas Pengelolaan data dan penetapan retribusi perizinan non usaha;
  6. Membimbing bawahan dalam Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
  7. Memeriksa hasil Penyusunan mekanisme dan prosedur serta persyaratan-persyaratan terhadap jenis-jenis pelayanan perizinan non usaha;
  8. Mengumpulkan dan mengolah data Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan non usaha;
  9. Memeriksa hasil Penelitian lapangan dan teknis bidang perizinan non usaha;
  10. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan non usaha;
  11. Merencanakan Kegiatan Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  12. Membimbing bawahan dalam Pengembangan kapasitas sumber saya manusia dibidang perizinan non usaha;
  13. Merencanakan kegiatan Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan perizinan non usaha; dan
  14. Melakukan / melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.