Website Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bima

Telpon : (0461) 21053

Tentang Kami

Sekilas Tentang DPMPTSP Kota Bima


Sejarah Singkat

Dasar Hukum Pembentukan

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 28 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
  3. Undang_undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188).
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20074 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan susunan organisasi perangkat Daerah Kota Bima;
  10. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 4);
  11. Peraturan Walikota Bima Nomor 201 Tahun 2004 tentang Penetapan mekanisme pelayanan administrasi perizinan pola satu pintu Kota Bima.
  12. Peraturan Walikota Bima Nomor 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Terpadu;
  13. Peraturan Walikota Bima Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima;
  14. Peraturan Walikota Bima Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Bima Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Bima.
  15. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
  16. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);

 

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima sebagai Berikut :

1.            TUGAS

             Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima mempunyai Tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang penanaman modal                  dan pelayanan perizinan.

2.            FUNGSI

         Berdasarkan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai fungsi  sebagai berikut :

         a.  Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

         b.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

         c.  Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

        d.  Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

        e.   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugas tersebut yang menjadi tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP  yang dilaksanakan sesuai dengan Surat  Keputusan Walikota Bima Nomor : 35 tahun 2017 tanggal  Agustus 2017.  Adalah  sebagai  berikut :

  1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah ( IPPT)
  2. Surat Izin Menempati Kios (SIMK)
  3. Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak  (IP BBM)
  4. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
  5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
  6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  7. Izin Usaha Industri ( UI )
  8. Tanda Daftar Industri (TDI)
  9. Tanda Daftar Gudang (TDG)
  10. Izin Lokasi ( Investasi )
  11. Izin Penggunaan Lap.Merdeka/Sarasuba & Lap.Pahlawan
  12. Izin Penggunaan Aula pertemuan
  13. Izin Penggunaan Convention Hall (Paruga Nae)
  14. Izin Usaha Apotik
  15. Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal
  16. Izin Usaha Toko Obat
  17. Izin Usaha Laboratorium Swasta
  18. Izin Usaha Salon Kecantikan
  19. Izin Praktek Dokter Kecantikan
  20. Izin Praktek Dokter
  21. Izin Praktek Bidan
  22. Izin Praktek Perawat
  23. Izin Praktek Radiografer
  24. Izin praktek Pengobatan Tradisional
  25. Izin Kerja Perawat Gigi
  26. Izin Usaha Klinik Rawat Inap
  27. Izin Usaha Penyalur alatKesehatan
  28. IzinUsaha Dental Gigi
  29. Izin Rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)
  30. Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani
  31. Izin Usaha Angkutan Orang
  32. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan
  33. Izin Usaha Sewa Kendaraan/ Rentcard
  34. Kartu PengawasAngkutan Orang
  35. Izin Usaha TV Kabel
  36. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  37. Izin Penyelenggaraan Reklame
  38. Izin Usaha Menara Telekomunikasi   ( Tower )
  39. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras
  40. Izin Usaha  Penggilingan Padi,Huller dan Penyosohan Beras
  41. Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak
  42. Izin Usaha Peternakan
  43. Izin Usaha Budidaya BurungWalet
  44. Izin Usaha Pemotongan Hewan
  45. Izin Usaha Toko Obat Hewan
  46. Surat Izin Usaha  Perikanan (SIUP)
  47. Izin Usaha Budidaya Ikan
  48. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
  49. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
  50. Izin Usaha Budidaya Mutiara
  51. Izin Usaha Budidaya Rumput Laut
  52. Izin Usaha Budidaya Udang
  53. Izin Usaha Budidaya Bandeng
  54. Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar
  55. Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
  56. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
  57. Izin Penelitian
  58. Izin Prinsip Penanaman Modal
  59. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
  60. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  61. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
  62. Izin Usaha Penanaman Modal
  63. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
  64. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal
  65. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non  Formal (IPLPNF)
  66. Izin Pendirian Sekolah Swasta
  67. Izin Pendirian pendidikanAnakUsiaDini (PAUD)
  68. Izin Usaha Lapangan Futsal
  69. Izin Lingkungan Hidup
  70. Izin Penyimpanan sementara Limbah Cair B3
  71. Izin Pembuangan Limbah Cair B3
  72. Izin Usaha Daya Tarik Wisata
  73. Izin Usaha Jasa Perjalanan Wisata
  74. Izin Usaha Restoran
  75. Izin Usaha Rumah Makan, Warung Wisata
  76. Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
  77. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
  78. Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
  79. Izin Usaha Jasa Pramuwisata
  80. Izin Usaha wisata Tirta
  81. Izin Usaha Santa Par Aqua ( SPA)
  82. Surat Tanda DaftarUsaha Pariwisata (STUP)
  83. Izin Usaha Hotel
  84. Izin Usaha Pondok Wisata
  85. Izin Usaha Kawasan Pariwisata
  86. Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata
  87. Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, konfrensi dan Pameran
  88. Izin Pembukaan Kantor Cabang , Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Koperasi Simpan Pinjam
  89. Izin Usaha Simpan Pinjam
  90. Izin Usaha Karaoke/Café
  91. Izin Usaha Play Station/ Vedio Game    
  92. Izin Usaha Toko Modern ( IUTM )
  93. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional ( IUPPT )
  94. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan  ( IUPP )
  95. Izin Usaha Air Isi Ulang;
  96. Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK )
  97. Izin Usaha Bongkar Muat Kapal /Ekspedisi
  98. Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi
  99. Izin Usaha Titipan Barang/ Kantor Cabang