Website Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bima

Telpon : (0461) 21053

Standar Pelayanan

Standar Pelayanan Perizinan


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR  54   TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

1. IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
  5. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2

Persyaratan

 

  1. Mengisi formulir permohonan dibubuhi bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Surat Keterangan Usaha dari Lurah setempat.
  3. Pernyataan Penyanding/Persetujuan Tetangga, menyetuji RT/RW, Lurah dan Camat.
  4. Foto Copy KTP pemohon.
  5. Foto copy Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat hak milik/sporadik/Akta Jual Beli ).
  6. Foto Copy bukti Pembayaran PBB tahun terakhir.
  7. Surat pernyataan kesanggupan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Pertimbangan teknis Dalam Rangka Perubahan Penggunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kota Bima.
  9. Foto copy Izin Lokasi.
  10. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)).
  11. Surat Kuasa Pengurusan bila melalui pihak lain/perantara.
  12. Fotocopy Akte pendirian bagi yang berbadan hukum.
  13. Fotocopy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan.
  14. Foto copy Kartu BPJS.
  15. Rekomendasi dari Bagian Pemerintahan Setda. Kota Bima.
  16. Rekomendasi Teknis lainnya.

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 

  1. Pemohon meminta informasi kepada petugas loket informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan formulir pemohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berksas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan oleh petugas kepaada pemohon untuk dilengapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan dan membuat Surat Survey yang ditujukan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis.
  4. Tim Teknis melakukan Survey/Kajian Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika Kajian Teknis menyatakan Layak, maka permohonan Diterima dan Tim Teknis menerbitkan Rekomendasi. Jika Kajian Teknis menyatakan Tidak Layak maka permohonan Tidak Diterima dan diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  5. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
  6. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  7. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  8. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  9. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

 

13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

6

Produk Layanan

Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

 

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

 

8

Kompetensi Pelaksana

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

 

9

Pengawasan Internal.

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

 

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

 

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

 

12

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.

 

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar lebih tertibnya pelayanan dilaksanakan pelayanan pengaduan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari pungutan liar (pungli).

 

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksana pelayan dilakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.

2. SURAT IZIN USAHA MENEMPATI KIOS (SIMK)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir.
  4. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2

Persyaratan

 

1.   Mengisi formulir permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.

2.   Fotokopi  KTP Pemohon.

3.   Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4.   Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

5.   Fotokopi Kartu Pelunasan Wajib Retribusi Pasar.

6.   Izin penempatan yang lama (SIM Asli) apabila terjadi pemindahan hak atau daftar ulang.

7.   Surat penyerahan Kios, Los/bak, apabila terjadi pemindahan hak.

8.   Pas foto 4 x 6 cm, 2 (dua) lembar.

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Pemohon meminta informasi kepada Petugas Loket Informasi. Setealah memperoleh informasi Pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan formulir permohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan. Apabila permohonan Diterima, petugas Loket Penerbitan Izin menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan penetapan biaya retribusi. Jika berkas permohonan Tidak Diterima, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk berikan catatan atau diterbitkan Surat Penolakan.
  4. Tim Teknis melakukan penetapan retribusi.
  5. Pemohon melakukan pembayaran retribusi pada Loket Pembayaran.
  6. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan pencetakan/penerbitan surat izin.
  7. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  8. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  9. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  10. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

4 (empat) hari kerja mulai permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

 

Berbiaya (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pasar Grosir).

 

 

6

Produk Layanan

Surat Izin Menempati Kios (SIMK) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

 

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

 

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

8

Kompetensi Pelaksana

 

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

9

Pengawasan Internal

 

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

 

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

 

12

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.

 

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar lebih tertibnya pelayanan dilaksanakan pelayanan pengaduan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari pungutan liar (pungli).

 

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

 

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksana pelayan dilakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.

 3. SURAT IZIN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK (IP BBM)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
  4. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  7. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagaina Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2

Persyaratan

 

  1. Surat Permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon bermaterei RP. 6.000,-
  2. Surat Keterangan Usaha/Domisili Perusahaan/Rekomendasi dari pejabat berwenang.
  3. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha mengetahui RT/RW, Lurah dan Camat.
  4. Surat Kuasa Mengurus Izin (bila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain).
  5. Foto copy KTP Pemohon.
  6. Foto copy Kartu BPJS.
  7. Past photo berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  8. Foto copy Surat Izin Usaha (SIUP dan TDP).
  9. Surat Keterangan Persetujuan Lokasi / Izin Lokasi dari Pemerintah Kota Bima.
  10. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  11. Foto kopi bukti kepemilikan/sertifikat tanah atau surat keterangan lain yang sah.
  12. Foto copy IMB.
  13. Izin Lingkungan atau Amdal, UKL/UPL, SPPL.
  14. Surat Kerjasama dengan AMT/APMS.
  15. Bukti lunas PBB berikut SPPT.
  16. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Penimbunan dan Penyimpanan BBM oleh Camat setempat.
  17. Sarana dan prasarana termasuk alat pemadam kebakaran.
  18. Surat pernyataan telah menyediakan racun api.
  19. Foto akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha).
  20. Data fasilitas Peralatan yang dimiliki.
  21. Surat Izin Alokasi dari PT. Pertamina.
  22. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi/Instansi Teknis.

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 

  1. Pemohon meminta informasi kepada petugas loket informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan formulir pemohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berksas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan oleh petugas kepaada pemohon untuk dilengapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan dan membuat Surat Survey yang ditujukan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis.
  4. Tim Teknis melakukan Survey/Kajian Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika Kajian Teknis menyatakan Layak, maka permohonan Diterima dan Tim Teknis menerbitkan Rekomendasi. Jika Kajian Teknis menyatakan Tidak Layak maka permohonan Tidak Diterima dan diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  5. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
  6. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  7. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  8. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  9. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

 

Tidak ada biaya

6

Produk Layanan

 

Surat Izin Penimbunan Bahan Bakar Minyak (IP BBM) Yang Telah ditanda tangan dan disyahkan.

 

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

 

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

8

Kompetensi Pelaksana

 

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

9

Pengawasan Internal

 

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

 

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

 

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

 

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

12

Jaminan Pelayanan

 

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.

 

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

 

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar lebih tertibnya pelayanan dilaksanakan pelayanan pengaduan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari pungutan liar (pungli).

 

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

 

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksana pelayan dilakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.

 4. SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  4. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2

Persyaratan

 

  1. Mengisi formulir permohonan dibubuhi materei Rp. 6.000,-.
  2. Foto Copy KTP.
  3. Surat Keterangan Tempat Usaha/Domisili Perusahaan.
  4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak).
  5. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat
  6. Surat Keterangan Tidak Keberatan Tetangga/Masyarakat beserta fotcopy KTP tetangga sekitar lokasi usaha.
  7. Sketsa/Denah Lokasi  (Layout Plan)
  8. Foto Copy IMB
  9. Foto akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus untuk pemohon yang berbadan usaha).
  10. Pas Photo 3 x 4 = 2 lembar
  11. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan ( SIUP )
  12. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan( TDP )
  13. Dokumen Lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SKPPL)
  14. Fotocopy Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir
  15. Foto copy Sertifikat Tanah
  16. Data fasilitas Peralatan yang dimiliki.
  17. Foto Copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT )
  18. Sertifikat Badan Usaha (SBU).
  19. Permohonan Nomor Tenaga Teknik (NKTT).
  20. Asli dan/atau foto copy izin SIUJK lama (apabila perpanjang/her registrasi)

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 

  1. Pemohon meminta informasi kepada petugas Loket Informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir  dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan permohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan. Bila permohonan diterima/memenuhi syarat Loket Penerbitan Izin dapat melakukan penerbitan surat izin. Bila permohonan tidak diterima/tidak memenuhi syarat diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  4. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
  5. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  6. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  7. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  8. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

 

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

 

Tidak ada biaya

6

Produk Layanan

 

Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

 

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

 

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

8

Kompetensi Pelaksana

 

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

9

Pengawasan Internal

 

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

 

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

 

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

12

Jaminan Pelayanan

 

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.

 

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar lebih tertibnya pelayanan dilaksanakan pelayanan pengaduan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari pungutan liar (pungli).

 

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

 

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksana pelayan dilakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.

5. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Mikro dan Kecil.
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M.DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M.DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan;
  6. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2

Persyaratan

 

  1. Bagi Usaha Berbadan Hukum :
  1. Mengisi formulir permohonan dibubuhi materei Rp. 6.000,-.
  2. Foto copy KTP pemilik/Penggung jawab Perusahaan.
  3. Surat Keterangan Usaha dari Lurah.
  4. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha.
  5. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)
  6. Foto copy Akte pendirian perusahaan dari Notaris yang telah disyahkan oleh Depkeh/Hukum dan Perundang – undangan 2 (dua) tahun.
  7. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  8. Modal Usaha.
  9. Jumlah Tenaga Kerja.
  10. Asli dan atau foto copy SIUP lama (apabila perpanjang / her registrasi).
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  12. Bagi Perorangan :
  13. Mengisi formulir permohonan dibubuhi materei Rp. 6.000,-.
  14. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan.
  15. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan.
  16. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
  17. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal)
  18. Foto copy IMB.
  19. Foto copy NPWP.
  20. Persetujuan tetangga sekitar lokasi usaha.
  21. Modal Usaha.
  22. Jumlah tenaga kerja.
  23. Asli dan atau foto copy izin lama (apabila perpanjang / her registrasi.
  24. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  25. Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.
  26. C. Bagi Persekutuan Komanditer (CV) :
  27. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahan.
  28. Foto copy akte pendirian perusahan dari Notaris yang telah diregalisir oleh Pengadilan Negeri 2 (dua) lampiran.
  29. Foto copy IMB.
  30. Foto copy NPWP.
  31. Persetujuan tetangga sekitar lokasi usaha.
  32. Izin Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/Amdal).
  33. Modal Usaha.
  34. Jumlah tenaga kerja.
  35. Asli dan atau foto copy SIUP lama (apabila perpanjang / her registrasi.
  36. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  37. Materei Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar.

Untuk pengurusan izin yang dikuasakan kepada pihak lain agar dibuatkan surat kuasa pengurusan izin.

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

  1. Pemohon meminta informasi kepada petugas Loket Informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir  dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan permohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan. Bila permohonan diterima/memenuhi syarat Loket Penerbitan Izin dapat melakukan penerbitan surat izin. Bila permohonan tidak diterima/tidak memenuhi syarat diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  4. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
  5. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  6. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  7. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  8. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya

6

Produk Layanan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Yang Telah ditanda tangan dan disyahkan.

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

8

Kompetensi Pelaksana

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

9

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

12

Jaminan Pelayanan

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar lebih tertibnya pelayanan dilaksanakan pelayanan pengaduan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari pungutan liar (pungli).

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksana pelayan dilakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.

 6. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
  2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Penertiban Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi perusahaan perdagangan;
  5. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan

2

Persyaratan

 

  1. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
  1. Mengisi formulir permohonan dibubuhi materei Rp. 6.000,-.
  2. Foto copy Akta Notaris Pendirian Perseroan serta data Akta Perseroan yang telah diketahui dan disyahkan oleh Departemen Kehakiman.
  3. Foto copy IMB.
  4. Foto copy Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, Amdal).
  5. Foto copy Akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada).
  6. Asli dan foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM.
  7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Perusahaan atau Paspor Pemilik / Direktur Utama / Penanggung jawab Perusahaan yang masih berlaku.
  8. Foto copy surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait.
  9. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma (FA)
  10. Mengisi formulir dibubuhi materai Rp. 6.000,-
  11. Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
  12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus koperasi yang masih berlaku.
  13. Foto copy surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait.
  14. Foto copy IMB.
  15. Foto copy Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, Amdal).
  16. Foto copy Akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada).
  17. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari pejabat yang berwenang.
  18. Permohonan TDP Perusahaan yang berbentuk Perusahaan Perorangan (PO)
  19. Mengisi formulir permohonan dibubuhi materai Rp. 6.000,-
  20. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik perusahaan / Paspor Pemilik/Direktur Utama Perusahaan/Penaggung jawab perusahaan yang masih berlaku.
  21. Foto copy IMB.
  22. Foto copy Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, Amdal).
  23. Foto copy surat surat izin atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh instansi terkait.

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 

  1. Pemohon meminta informasi kepada petugas Loket Informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir  dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan permohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan. Bila permohonan diterima/memenuhi syarat Loket Penerbitan Izin dapat melakukan penerbitan surat izin. Bila permohonan tidak diterima/tidak memenuhi syarat diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  4. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
  5. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  6. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  7. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  8. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

 

Tidak ada biaya

6

Produk Layanan

 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

8

Kompetensi Pelaksana

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

9

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

 

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

12

Jaminan Pelayanan

 

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.

 

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar lebih tertibnya pelayanan dilaksanakan pelayanan pengaduan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari pungutan liar (pungli).

 

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksana pelayan dilakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.

7. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
  2. Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri.
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/MIND/ PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 81/M-IND/ PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/ PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
  6. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan

2

Persyaratan

 

  1. Mengisi formulir permohonan dibubuhi materei Rp. 6.000,-.
  2. Surat Keterangan Domisili / Rekomendasi Usaha dari Lurah mengetahui Camat setempat.
  3. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan kepada pihak lain.
  4. Akte Pendirian apabila berbadan hukum.
  5. Foto copy KTP Direktur.
  6. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha.
  7. Foto copy BPJS.
  8. Foto copy IMB.
  9. Foto copy Kartu BPJS.
  10. Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, Amdal).
  11. Foto copy NPWP.
  12. Foto copy SIUP dan TDP.
  13. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi yang berbadan hokum.
  14. Rekomendasi Instansi Teknis.

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 

  1. Pemohon meminta informasi kepada petugas loket informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan formulir pemohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berksas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan oleh petugas kepaada pemohon untuk dilengapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan dan membuat Surat Survey yang ditujukan kepada Tim Teknis untuk melakukan Kajian Teknis.
  4. Tim Teknis melakukan Survey/Kajian Teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika Kajian Teknis menyatakan Layak, maka permohonan Diterima dan Tim Teknis menerbitkan Rekomendasi. Jika Kajian Teknis menyatakan Tidak Layak maka permohonan Tidak Diterima dan diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  5. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
  6. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  7. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  8. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  9. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

 

13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

 

Tidak ada biaya

6

Produk Layanan

 

Izin Usaha Industri (IUI) yang telah ditanda tangan dan disyahkan.

 

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

 

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

8

Kompetensi Pelaksana

 

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

9

Pengawasan Internal

 

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

 

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

 

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

12

Jaminan Pelayanan

 

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.

 

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

 

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan agar lebih tertibnya pelayanan dilaksanakan pelayanan pengaduan dengan sistem antrian, tidak menggunakan calo dan aman dari pungutan liar (pungli).

 

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

 

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksana pelayan dilakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh yang dilakukan oleh Kepala Dinas atau dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja oleh atasan langsung.

8. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NO.

KOMPONEN

URAIAN

1

Dasar Hukum

 

  1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
  2. Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  5. Permen Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
  1. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/Per/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
  2. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan.

2

Persyaratan

 

  1. Mengisi formulir permohonan dibubuhi materei Rp. 6.000,-.
  1. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
  2. Surat Keterangan Domisili / Rekomendasi Usaha dari Lurah mengetahui Camat setempat.
  3. Persetujuan Tetangga sekitar lokasi usaha.
  4. Surat kuasa apabila pengurusan izin dilakukan oleh pihak lain.
  5. Foto copy IMB.
  6. Foto copy Kartu BPJS.
  7. Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, Amdal).
  8. Foto copy NPWP.
  9. Foto copy SIUP dan TDP.
  10. Foto copy AKTA Notaris pendirian dan perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum.
  11. Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.

3

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

 

  1. Pemohon meminta informasi kepada petugas Loket Informasi. Setelah memperoleh informasi, pemohon meminta formulir permohonan dan mengisi formulir  dilengkapi dengan persyaratan dan menyerahkan permohonan ke petugas Loket Pendaftaran.
  2. Petugas Loket Pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika permohonan telah lengkap dan benar, diberikan resi penerimaan berkas. Jika berkas permohonan tidak lengkap, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
  3. Loket Penerbitan Izin melakukan validasi berkas permohonan. Bila permohonan diterima/memenuhi syarat Loket Penerbitan Izin dapat melakukan penerbitan surat izin. Bila permohonan tidak diterima/tidak memenuhi syarat diberikan catatan atau Surat Penolakan serta berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
  4. Loket Penerbitan Izin untuk melakukan penerbitan surat izin.
  5. Pemarafan surat izin oleh Kepala Seksi Perizinan, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Sekretaris.
  6. Penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas.
  7. Petugas Loket Pengambilan melakukan pencatatan dan pengarsipan surat izin.
  8. Petugas Loket menyerahkan surat izin kepada pemohon.

4

Jangka Waktu Penyelesaian

 

3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima dengan persyaratan lengkap dan benar

5

Biaya/Tarif

 

Tidak ada biaya

6

Produk Layanan

Tanda Daftar Industri (TDI) yang yelah ditanda tangan dan disyahkan.

 

7

Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas

Loket Pelayanan, Ruang Tunggu, Formulir, Buku Register, Peraturan Perundang-undangan, ATK, Komputer, Printer, Jaringan  Internet/Wifi, Brosur Perizinan, Meja, Kursi. Televisi, Penunjuk Waktu dan Koran.

 

8

Kompetensi Pelaksana

Jenjang Pendidikan Minimal SMU, memahami tata cara pengurusan perizinan dan mampu mengoperasikan komputer.

 

9

Pengawasan Internal

Pengawasan Internal dalam pelaksanaan dilakukan dengan sistem pelaksanaan pengawasan langsung secara berjenjang.

 

10

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

 

Dibentuk Tim Penanganan Pengaduan atau melalui Sarana Pengaduan yang tersedia melalui Telepon, Surat, Kotak Pengaduan dan Saran, SMS atau langsung mendatangi Loket Pengaduan.

11

Jumlah Pelaksana

 

Jumlah personil yang melaksanakan pelayanan berjumlah 5 (Lima) orang.

12

Jaminan Pelayanan

 

Jaminan pelaksanaan pelayanan sesuai dengan “Maklumat Pelayanan”.<